PENARIKAN PERSONAL GUARANTEE/CORPORATE GUARANTEE SEBAGAI PIHAK DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA

Abstract

Abstract : The guarantee aims to minimize the risk which is a means of protection for the creditor's security in the form of legal certainty regarding the repayment of debtor debts. Provision of guarantees, a Personal Guarantee / Corporate Guarantee has special privileges that creditors can usually request to be released to give a sense of security to creditors. The involvement of a Personal Guarantee / Corporate Guarantee as a guarantor often results in the Personal Guarantee / Corporate Guarantee being made by the Party by the creditor in the process of postponing the Obligation of Debt Payment as an alternative debt settlement solution. The research method used in this study is a normative legal research method. The results of the study indicate that the position of Corporate Guarantee and Personal Guarantee that voluntarily relinquishes their privileges can only be submitted as a party in a bankruptcy application together with the Main Debtor but cannot be submitted as a Party in the PKPU application. The parties wishing to make Corporate Guarantee or Personal Guarantee as parties to the PKPU application require in-depth understanding related to the position of Corporate Guarantee and Personal Guarantee in order to provide optimal legal understanding.

Abstrak : Jaminan bertujuan memperkecil resiko yang merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditor berupa kepastian hukum akan pelunasan utang debitor. Pemberian jaminan, seorang Personal Guarantee/Corporate Guarantee memiliki hak istimewa yang biasanya dapat diminta oleh kreditor untuk dilepaskan untuk lebih memberikan rasa aman kepada kreditor. Terlibatnya Personal Guarantee/Corporate Guarantee sebagai penanggung sering mengakibatkan Personal Guarantee/Corporate Guarantee dijadikan Pihak oleh kreditor dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai alternatif penyelesaian utang piutang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Corporate Guarantee maupun Personal Guarantee yang secara sukarela melepaskan hak istimewanya hanya dapat diajukan sebagai pihak dalam permohonan pailit bersamaan dengan Debitur Utama tetapi tidak dapat diajukan sebagai Pihak dalam permohonan PKPU. Para pihak yang hendak menjadikan Corporate Guarantee maupun Personal Guarantee sebagai pihak dalam permohonan PKPU memerlukan pemahaman mendalam terkait dengan kedudukannya Corporate Guarantee maupun Personal Guarantee guna memberikan pemahaman hukum yang optimal.